KUALA KURUN – DPRD Gunung Mas memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Gunung Mas tahun 2025. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Juru bicara DPRD Gunung Mas, Herda, menyampaikan bahwa terdapat beberapa poin strategis yang menjadi perhatian pihak legislatif.
“Ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD mendorong pemerintah daerah melalui perangkat terkait untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Langkah tersebut meliputi penguatan pendataan pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta evaluasi kebijakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Di bidang pengelolaan keuangan daerah, DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan teknis kegiatan. Pemerintah daerah juga diminta memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal.
Selain itu, evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tingkat serapan anggaran rendah menjadi perhatian serius.
Pada sektor pendidikan, DPRD meminta peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik, termasuk penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN). Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan juga dinilai penting guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Sementara itu, dalam bidang kepegawaian, DPRD mendorong penegakan disiplin aparatur secara tegas dan konsisten. Peran atasan langsung diharapkan lebih optimal dalam melakukan pembinaan untuk memastikan kinerja aparatur berjalan maksimal.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai program pengembangan, termasuk program cetak sawah. Upaya ini dinilai penting dalam mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, transparansi kebijakan, serta tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat respons terhadap berbagai permasalahan sosial secara cepat dan tepat.
Sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan, DPRD menekankan perlunya memperkuat fungsi pengawasan internal dengan mengedepankan pembinaan serta pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum di lingkungan pemerintahan.
“Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berintegritas,” tutup Herda.(KI/red)
